Friday, February 18, 2005

Birokrasi Kekuasaan, Bisnis Proyek dan Korupsi

Birokrasi Kekuasaan, Bisnis Proyek dan Korupsi

Kompas Jum’at, 18 Februari 2005 hal.5
Musa Asyarie
Guru Besar dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Mantan Presiden Megawati pernah mengeluhkan soal buruknya birokrasi kita. Istilahnya “birokrasi keranjang sampah” karena perintah presiden kepada birokrasi pemerintahannya tidak dijalankan dengan baik.
Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) yang menggantikannya, tentu mereka mewarisi birokrasi keranjang sampah. Karena itu, tekad dan gagasan SBY-JK untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera dalam 100 hari perjalanan pemerintahannya ternyata terbentur oleh persoalan birokrasi juga sehingga koordinasi pemerintahannya tidak berjalan dengan baik.
Jika SBY-JK tidak segera membenahi birokrasi kekuasaan yang sakit, tidak mustahil pemerintahannya akan berjalan limbung, lambat dan korup.

Birokasi Kekuasaan dan Bisnis

Secara kultural, birokrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan kelanjutan dan perpanjangan dari birokrasi pemerintahan penjajahan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dibangun berdasarkan orientasi kekuasaan. Birokrasi kekuasaan pemerintahan penjajahan berorientasi pada penindasan dan pembodohan kepada rakyat, yang dieksploitasi untuk kepentingan kelangsungan kekuasaannya. Sedangkan birokrasi kekuasaan kerajaan dikembangkan untuk melanggengkan kekuasaan para raja dan keturunannya, dengan meletakkan rakyat sebagai obyek kekuasaannya. Para birokratnya dikenal bermental priayi, ningrat dan ambtenar.
Dalam birokrasi kekuasaan, posisi rakyat hanya sebagai pelengkap penderita karena hanya menumpang hidup saja dan menjadi obyek kekuasaan, bukan subyek kekuasaan. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, mereka pun harus membayar dan memberikan upeti kepada penguasa. Untuk menjadi birokrat dalam sistem pemerintahan penjajahan dan kerajaan, yang diperlukan adalah loyalitas dan pengabdian yang tinggi pada kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan rakyat dan moralitas. Para birokrat tidak memerlukan gaji dan tidak hidup dari gaji yang diterimanya, tetapi yang diperlukan adalah kekuasaan, dan mereka memperoleh kekayaan dari kekuasaannya, bahkan kalau perlu mereka pun mau membayar untuk mendapatkan kekuasaan.
Selanjutnya, para birokrat pemerintahan penjajahan dan kerajaan, kehidupannya bergantung pada kekuasaan yang dipegangnya. Dan atas dasar kekuasaannya pula mereka mendapatkan pelayanan dari rakyatnya. Kekuasaan untuk mengatur dan menentukan segala aspek kehidupan rakyat, dan rakyat kemudian harus membayarnya. Jika tidak, rakyat akan mendapatkan kesulitan dalam mengembangkan kehidupannya.
Semakin tinggi kekuasaan, semakin mahal pula harganya. Karena itu, di setiap pusat kekuasaan berkembang bisnis kekuasaan yang mengatur kegiatan bisnis rakyatnya. Hubungan birokrasi kekuasaan dan kalangan bisnis merupakan hubungan yang saling menunjang dan menghidupi, dan dalam proses hubungan yang penuh kepentingan itu telah memunculkan berbagai macam praktik korupsi.

Mengubah Budaya Korupsi

Birokrasi pemerintah pascakemerdekaan seharusnya mengubah dirinya, bukan lagi menjadi birokrasi kekuasaan untuk kekuasaan, tetapi birokrasi untuk pelayanan kepada rakyat. Jadi rakyat tidak lagi ditempatkan menjadi obyek birokrasi kekuasaan, tetapi obyek kekuasaan. Loyalitas birokrat bukan pada kekuasaan, tetapi pada kesejahteraan rakyat dan etika sosial. Dengan tingkat kesejahteraannya, rakyat dengan sukarela akan membayar pajak pada negara, karena melalui pajak, rakyat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam usaha mengembangkan dirinya, baik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan kehidupan sosialnya.
Akan tetapi, melihat kecenderungan yang ada selama ini, budaya birokrasi kita belum berubah dan masih tetap berorientasi pada kekuasaan. Seorang pegawai negeri dibayar sangat murah, demikian pula pejabatnya. Karena itu, pada umumnya pegawai negeri dan para birokrat lembaga pemerintahan, terutama di kota-kota besar, untuk menopang kehidupannya yang tidak dapat dicukupi dan dibiayai oleh gajinya, mereka mencari tambahan dengan pekerjaan sambilan dan obyekan. Yang lebih parah lagi, para birokrat itu menciptakan bisnis kekuasaan di dalamnya, baik yang berkaitan dengan peraturan dan perizinan maupun dengan proyek-proyek pembangunan yang dibuatnya.
Fenomena sosial memperlihatkan betapa anehnya banyak orang yang bersedia membayar untuk menjadi pegawai negeri, apalagi untuk menjadi pejabat, meskipun dibayar murah, karena ternyata kekuasaannya akan mendatangkan kekayaan yang lebih besar daripada gaji yang diterimanya. Karena itu, tidak mengherankan jika di kantor-kantor pemerintahan kegiatannya kebanyakan berkaitan dengan proyek-proyek yang menjadi obyekan para pegawai dan pejabatnya, sedangkan di kantor-kantor pelayanan yang menjadi ajang bisnisnya adalah pelayanan itu sendiri. Semakin cepat dan istimewa pelayanannya, menjadi semakin mahal pula tarifnya.
Akibatnya, birokrasi dan jumlah pegawai negeri makin besar jumlahnya, bukan karena kebutuhan untuk melayani rakyatnya, tetapi untuk menyelenggarakan proyek-proyek pemerintah yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Untuk membiayai proyek-proyek itu, dibuatlah proposal guna mendapatkan dana pinjaman dari luar negeri dan ujung-ujungnya rakyat pula yang kemudian harus melunasinya. Seorang pejabat akan semakin bergengsi jika birokrasinya mendapatkan proyek-proyek yang besar dananya, dan di pusat kekuasaan birokrasi proyek itu akan berkembang bisnis yang besar, yang sarat muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Disamping itu, birokrasi kekuasaan menjanjikan kehidupan yang lebih enak, bukan hanya karena bisnis proyeknya yang besar, tetapi juga karena para birokrat mendapatkan pelayanan dan penghormatan yang istimewa, dan semua keperluannya menjadi urusan pemerintah dan banyak staf yang akan mengurusinya. Dari satu upacara ke upacara diadakan hanya untuk menyakralkan kekuasaan sehingga muncul kebanggaan dan rasa senang yang aneh, yang kemudian menjadi kebutuhan hidupnya untuk selalu dihormati dan dilayani atas dasar kekuasaan. Akibatnya, kekuasaan menjadi segala-galanya, menjadi tujuan hidup, dan ketika kekuasaan sudah tidak ditangannya lagi, maka jatuhlah seluruh kehidupannya, bahkan kesehatannya pun ikut melorot tajam.

Birokrasi Pelayanan

Sekarang rakyat tidak lagi menjadi obyek kekuasaan, tetapi subyek kekuasaan, karena rakyat telah memilih presidennya secara langsung dan melalui pemilihan umum rakyat akan memberikan mandat kekuasaannya secara langsung kepada seorang presiden yang dipilihnya selama 5 tahun kedepan. Akan tetapi sayang, tampaknya birokrasi pemerintahan belum sepenuhnya berubah, dan para pejabatnya pun enggan untuk berubah, bahkan ada kecenderungan budaya birokrasi kekuasaan akan mempertahankan dirinya demi kepentingan kekuasaan itu sendiri.
Jika kita ingin birokrasi pemerintahan lebih efisien, efektif dan berorientasi pada kualitas pelayanan kepada rakyat, maka pegawai negeri dan pejabatnya harus dibayar secara profesional agar mereka tidak lagi mencari pekerjaan sambilan dan menjadikan kekuasaan birokrasi menjadi ladang bisnis. Di samping itu, jumlah pegawai negeri dan pejabat tinggi harus diperkecil sesuai dengan kebutuhan kualitas pelayanan kepada rakyat, sedangkan proyek-proyek pembangunan sebaiknya dialihswastakan dan diserahkan kepada rakyat untuk mengerjakannya karena akhirnya untuk membiayai pemerintahan, maka sumber utamanya adalah pajak rakyat, dan rakyat tentunya akan membayar sesuai dengan tingkat pelayanan yang akan diterimanya.
Negara upacara seharusnya segera diakhiri sehingga kesibukan presiden dan para birokratnya tidak lagi untuk mendatangi upacara yang satu ke upacara yang lainnya, untuk menyakralkan kekuasaan saja, tetapi bekerja untuk mengatasi problem rakyatnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang semakin baik. Negara upacara telah menghabiskan energi intelektual bangsa ini secara sia-sia, bukan untuk mengejar ketertinggalan kehidupan bangsa dalam berbagai aspeknya, dengan memajukan capaian derajat penguasaan ilmu dan teknologi, tetapi sebaliknya terkuras untuk menyenangkan para pejabatnya dan mempertahankan kekuasaannya.
Mengubah budaya birokrasi kekuasaan pada birokrasi pelayanan memang tidak mudah karena sudah berlangsung selama ribuan tahun. Akan tetapi, kita harus mau dan bersedia untuk mengubahnya. Jika tidak, maka nasib rakyat tidak akan pernah berubah dan demokrasi hanya basa-basi karena hanya menyentuh kulitnya saja. Dan akhirnya semua upaya pemerintah untuk memberantas KKN, penegakan hukum, dan menyejahterakan kehidupan rakyat hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.

Jakarta, 18 Februari 2005
Ikhsan Setianto
Direktur CV. Nur Setia Abadi - Fruit Chips Manufacturer
(Refleksi Pengalaman Pribadi Berurusan Dengan Birokrat Pemerintahan Walikotamadya Jakarta Utara)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home