Monday, February 28, 2005

Strategi Distribusi sebagai Sustainable Competitive Advantage

Strategi Distribusi sebagai Sustainable Competitive Advantage
Rabu, 22 Januari 2003
(Date: Sat, 26 Feb 2005 16:36:41 -0000 From: "stamara_17" <SRaharja@talisman-energy.com> To: KLP_Dua@yahoogroups.com)
Suatu ketika seseorang pernah bertanya pada Warren Buffet, CEO-nya Berkshire Hathaway dan salah seorang investor yang paling disegani di dunia, hal terpenting apakah yang ia cari ketika sedang mengevaluasi sebuah perusahaan untuk diinvestasikan. Tanpa ragu-ragu, Buffet menjawab, ''Sustainable competitive advantage.''
Mengapa investor sekaliber Warren Buffet mencari sustainable competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Apakah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan itu dan apa hebatnya?
Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah keunggulan yang tidak mudah ditiru, yang membuat suatu perusahaan dapat merebut dan mempertahankan posisinya sebagai pimpinan pasar. Karena sifatnya yang tidak mudah ditiru, keunggulan bersaing yang berkelanjutan dapat mendukung kesuksesan suatu perusahaan untuk jangka waktu yang lama.
Di masa lalu hal-hal seperti teknologi produksi yang superior atau merek yang kuat dipandang sebagai keunggulan yang tidak mudah untuk ditiru oleh para pesaing. Tetapi, pernahkan terpikir bahwa pada jaman sekarang persaingan price (harga), promotion (promosi), product (produk), dan proses produksinya sudah menjadi hal yang lumrah?
Keunggulan operasional yang terlihat pada harga yang murah atau kualitas barang yang bagus pada masa sekarang sudah tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan bisnis. Karena, pesaing kita tentunya akan berusaha menyusul dengan harga yang lebih murah atau produk yang lebih baik. Apalagi dengan adanya AFTA Indonesia akan kebanjiran produk-produk murah dari Cina dan India.
Branding advantage (keunggulan merek) pun kini makin sulit untuk tercapai karena semua media promosi telah menjadi ajang perang memperebutkan customer mindshare. Dengan begitu banyaknya merek yang berseliweran di benak para pembeli, perang promosi pun telah menjadi perang yang teramat mahal.
Untuk menjadi top brand, sekarang perusahaan-perusahaan mau tidak mau mesti mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan miliar rupiah per tahun. Biaya investasi terlalu tinggi untuk kebanyakan perusahaan Indonesia. Sedangkan promosi yang lebih taktikal seperti sales promo atau diskon hanya akan memberikan keunggulan sementara yang tidak akan bertahan lama.
Di tengah persaingan bisnis yang semakin menghangat, banyak pemasar yang melupakan pentingnya place strategy, atau yang juga kita kenal dengan strategi distribusi, dalam mencapai keunggulan bisnis. Dalam buku The Channel Advantage Larry Friedman menulis bahwa dengan makin pendeknya beda waktu antara suatu produk inovatif keluar dan tiruannya menyusul, strategi produk tidak lagi dapat diandalkan. Apalagi, seperti kita ketahui semua, di Indonesia perlindungan hak cipta masih sangat kurang pelaksanaannya.
Pada keadaan seperti ini Larry Friedman menyatakan bahwa ''Its not what you sell, its how you sell it'' atau ''Bukan apa yang kita jual, tapi bagaimana kita menjualnya.'' Inilah inti dari strategi distribusi.
Keunggulan bisnis dapat tercapai dengan strategi distribusi yang inovatif dan efektif. Saya syaratkan strategi ini mesti inovatif karena bila tidak, strategi tadi hanyalah tiruan strategi pesaing yang tidak akan memberikan keunggulan.
Sedangkan strategi ini mesti efektif karena bila tidak, ia akan menjadi kendala dan bukan keunggulan. Di Indonesia sendiri, Kimia Farma merupakan contoh perusahaan yang tidak melupakan strategi distribusinya. Di antara perusahaan-perusahaan farmasi yang berlomba-lomba memperebutkan shelf-share atau pangsa display di apotik, toko obat, dan toko kelontong melalui insentif, promosi saluran pemasaran, iklan below the line dan above the line, Kimia Farma berani beda.
Sejak tahun 2001 Kimia Farma sukses mengembangkan saluran pemasaran yang langsung menghubungkannya ke konsumen, yaitu Apotik Kimia Farma. Dengan modal apotik miliknya itu, dalam perebutan mind-share, heart-share, dan market-share pengguna obat, Kimia Farma selangkah lebih maju dari kompetitornya.
Kalau perusahaan farmasi lain hanya mengandalkan kualitas produk dan efisiensi produksi, maka Kimia Farma juga mengembangkan customer intimacy strategy (strategi kedekatan dengan pembeli). Hebat bukan?
Apalagi kalau kita mengingat bahwa strategi ''apotik sebagai keunggulan kompetitif'' ini sifatnya berkelanjutan karena tidak mudah ditiru dan bukan merupakan beban usaha karena menghasilkan keuntungan operasional lumayan. Kita lihat apakah langkah berani Kimia Farma ini akan diikuti perusahaan lain.
Jakarta, 28 Februari 2005
Ikhsan Setianto
Direktur CV. Nur Setia Abadi - Fruit Chips Manufacturer

Monday, February 21, 2005

SPP Gratis dan Gaji Guru Naik, Siapa Bilang Tidak Bisa!

SPP Gratis dan Gaji Guru Naik, Siapa Bilang Tidak Bisa!

Kompas Senin, 21 Februari 2005 hal.45
Abdorrakhman Gintings
Dosen Pascsarjana Universitas HAMKA, Jakarta


Sudah terlalu sering kita membicarakan biaya pendidikan gratis tanpa ada kesimpulan strategic-applicative. Selama ini, yang ada justru lagi-lagi bermuara pada kesimpulan “pendidikan itu mahal dan tidak mungkin digratiskan”, sehingga strategi yang paling tepat adalah melalui “subsidi silang”.

Menurut penulis, itu “kuno”! Mengapa? Karena semua itu dibangun atas paradigma lama, yaitu pendidikan adalah beban, tidak menempatkan pendidikan sebagai future investment sebagaimana yang disampaikan oleh para peserta kampanye pemilu: mulai kontestan legeslatif daerah dan pusat, bahkan sampai calon presiden dan wakil presiden pun. Begitu juga dengan meningkatkan gaji guru!
Kelihatannya bangsa ini masih lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor lain yang juga masih bersifat hipotetik! Misalnya baru-baru ini direncanakan dialokasikan dana sebesar Rp 300 triliun selama lima tahun kedepan untuk pembangunan infrastruktur yang secara hipotetik mampu mendongkrak sektor ekonomi dan industri, serta investasi.
Pertanyaannya, siapakah yang akan memperoleh keuntungannya, apakah para pengusaha nasional, pengusaha asing, atau juga memberi kesempatan kepada wong cilik yang justru berniat mengubah dirinya dari beban menjadi asset dan seperti dikatakan pakar ekonomi pemenang Nobel dari Amerika, bahwa sebanyak-banyak manfaat dari eksploitasi seluruh kekayaan negeri ini harus diberikan kepada rakyat kecil, melalui “shift of paradigm”.

Berapa Dana?

Dengan menggunakan teknik “berhitung kalimat” yang saya pelajari ketika saya masih di sekolah dasar (SD), 43 tahun yang lalu, sebenarnya angka-angka yang di hasilkan dari perhitungan berdasarkan sejumlah asumsi tidaklah terlalu menakutkan.
Asumsikan bahwa siswa SD saat ini berjumlah 24 juta orang, baik di SD negeri, swasta maupun di madrasah ibtidaiyah (MI) yang notabene mereka bagian dari Program Wajib Belajar 9 Tahun, tidak termasuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Apabila pemerintah berniat membebaskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) tanpa pandang bulu, apakah dari keluarga mampu atau tidak mampu, dan besarnya SPP adalah rata-rata Rp 15.000, maka besarnya dana tambahan yang diperlukan saat ini untuk membebaskan SPP bagi seluruh anak bangsa yang sekolah di SD adalah : 12 bulan x 24.000.000 siswa x Rp 15.000 = Rp 4,32 triliun per tahun. Dengan catatan, pemerintah tidak mengurangi dana yang selama ini telah dialokasikan untuk kegiatan lain dalam program Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
Kemudian diasumsikan jumlah guru negeri dan swasta di SD dan MI sebanyak 2,2 juta orang. Jika kita ingin meningkatkan tunjangan profesi sebagai stimulant peningkatan kualitas pendidikan kepada guru sebesar Rp 500.000 / guru / bulan – tanpa pandang bulu apakah guru negeri, swasta maupun MI – diperlukan dana tambahan sebesar 2,2 juta guru x Rp 500.000 x 12 bulan = Rp 13,2 triliun per tahun.
Jika diharapkan bahwa pembebanan SPP dan pemberian tunjangan pendidikan berdampak secara signifikan terhadap pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, maka secara total hanya diperlukan dana tambahan sebesar Rp 17,32 triliun per tahun untuk tujuan tersebut.
Bandingkan angka ini dengan investasi total sebesar Rp 300 triliun selama lima tahun, atau Rp 60 triliun per tahun untuk pembenahan infrastruktur yang baru-baru ini diwacanakan. Besarnya dana tambahan pendidikan hanya sebesar 30 persen dari investasi infrastruktur per tahun. Kedua investasi tersebut, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), seharusnya maju bersama karena keduanya bersifat komplementer, disamping keduanya sama-sama bersifat hipotetik. Bagaimanapun, pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pembangunan SDM yang memadai akan menjadikan pengusaha asing menikmati infrastruktur sekaligus kaki tangan seperti jaman penjajah.
Mari kita bandingkan pula dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Untuk tahun 2004 besarnya dana pendidikan dalam APBN adalah sekitar 24 triliun per tahun di luar bantuan luar negeri. Artinya, bahwa suntikan dana yang diperlukan untuk pembebasan SPP dan pemberian tunjangan profesi guru hanya sekitar 70 persen dari total anggaran pendidikan.

Darimana Sumbernya?

Dalam jangka pendek, ada dua sumber utama untuk menggali dana tambahan tersebut, yakni efisiensi dan realokasi. Dari segi efisiensi, dana tersebut dapat diperoleh dengan meningkatkan efisiensi lewat penekanan kebocoran.
Moh. Hatta – sang Dwitunggal Proklamator Kemerdekaan negeri ini – pernah mengestimasi bahwa tingkat kebocoran dana di republic ini adalah berkisar 30 persen. Beranjak dari estimasi ini, jika pemerintah mampu menekan kebocoran, maka hampir separuh dari dana kebutuhan tersebut sudah dapat terpenuhi. Bayangkan jika penekanan kebocoran tersebut dilakukan di semua departemen, maka jumlah Rp 17,32 triliun per tahun bagi pembebasan SPP dan pemberian tunjangan profesi guru tidak seberapa. Jadi, sebaiknya tidak perlu dilakukan perubahan struktur yang justru akan meningkatkan inefisiensi karena secara empiric struktur itu memberikan peluang terjadinya kebocoran uang negara!
Undang-undang mengisyaratkan bahwa dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan 25 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Besarnya dana APBN tahun 2004 adalah sebesar Rp 340 triliun dan direncanakan naik sebesar Rp 50 triliun atau menjadi Rp 390 triliun untuk tahun 2005. Membandingkan dengan angka-angka APBN ini, maka dana tambahan yang diperlukan untuk mendongkrak kualitas pendidikan dasar hanya 31 persen dari kenaikan APBN 2005, sementara investasi di bidang infrastruktur menyedot 120 persen dari kenaikan APBN tersebut.
Silahkan bandingkan sendiri dengan besarnya kenaikan tersebut dengan angka total APBN tersebut! Tetapi, dengan perubahan paradigma dalam memandang pendidikan dari beban menjadi investasi bangsa ke depan, maka realokasi dana dari sektor lain ke sektor pendidikan demi peningkatan daya saing bangsa adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan.

Beberapa Manfaat

Banyak kalangan, baik khalayak umum, praktisi, maupun para pakar telah mengajukan tentang manfaat yang diperoleh dari kenaikan dana tambahan pendidikan sehingga tidak perlu dikupas lagi terlalu jauh dalam tulisan ini.
Hanya ada satu yang ingin disampaikan yang mungkin atau jarang diungkap, yaitu mengenai pendidikan yang bernuansakan “kerakyatan” dipadukan dengan pandangan pendidikan sebagai “human capital”. Ambil analogi yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang dan Singapura. Bangsa tersebut menyadari bahwa orang pintar tidak hanya berasal dari keluarga dan atau negeri kaya! Artinya, rakyat miskin sekalipun mempunyai potensi untuk menjadi orang pintar dan produktif serta menjadi aset bangsa yang dapat mengangkat ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, untuk menciptakan keunggulan kompetitif nasional, Amerika Serikat memburu para genius dari seluruh penjuru dunia tidak memandang dari mana mereka berasal. Para genius tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai inovasi yang diperlukan untuk membangun keunggulan teknostruktur, misalnya.
Begitu juga dengan Jepang yang telah memberikan program beasiswa bagi para sarjana dari berbagai negara untuk melakukan penelitian di negaranya. Perhitungan kalkulator bisnis mereka mengasumsikan bahwa sekalipun tidak sedikit jumlah dana beasiswa yang dikeluarkan, tetapi program ini – penelitian para sarjana mendapat beasiswa di negara jepang – akan berkontribusi terhadap perkembangan industri dan perekonomian negaranya.
Tidak dapat disangkal lagi bahwa dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan berbagai komponen di dalamnya, kita dapat menuju menjadi bangsa yang unggul dalam percaturan internasional. Kita harus menggunakan pola pikir orang Batak, yang tidak sayang menjual semua sawah dan tanahnya untuk menyekolahkan anaknya, karena yakin dengan sekolah tersebut akan mampu mengembalikan modal kembali, bahkan melebihi modal yang dikeluarkan – pola pikir ini sejalan dengan teori ekonomi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli di negara-negara maju! Masalahnya, mampukan para pembuat kebijakan di negeri ini yang dari segi ekonomi sangat mampu menyekolahkan anaknya ke mana pun dengan biaya berapa pun, berpikir dan merasakan serta berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, setidaknya dalam hal pendidikan anak bangsa sebagai implementasi makna puasa bagi yang muslim.
Kalau pola pikir ini diadopsi dan menjadi pemikiran kolektif bangsa Indonesia dan bermuara kepada sikap pemerintah RI dan memandang rakyat adalah anak pemerintah, maka berapa pun besarnya dana tambahan yang diperlukan untuk sektor pendidikan yang berkualitas dan pemerataan hak rakyat atas pendidikan, tidak akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan tanpa ujung.
Bagaimana dengan kebutuhan lainnya? Sebagian pembaca mungkin akan mempertanyakan, bagaimana dengan dana untuk kebutuhan lain di luar SPP dan tunjangan profesional guru? Seorang penulis pernah melakukan hitungan dana total penyelenggaraan pendidikan dasar yang bisa membuat semua kita, terutama pemerintah, mempunyai alasan yang kuat untuk menunda-nunda pembebasan SPP dan peningkatan gaji guru.
Tetapi, mari kita lihat penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta berkualitas menengah. Sekolah-sekolah tersebut memungut iuran sekolah sekitar Rp150.000 / siswa / bulan, di luar uang pembangunan, ketika mendaftar menjadi siswa di sekolah tersebut. Ternyata sekolah tersebut mampu mendongkrak kualitas pendidikan tanpa mengharapkan subsidi dari pemerintah.
Sekolah negeri sendiri sebenarnya kalau dikalkulasikan dengan cermat – termasuk gaji guru dan sebagainya – melebihi dari biaya yang dipungut oleh sekolah-sekolah swasta tersebut. Mengapa? Yang membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam konteks hubungan antara biaya dengan kualitas adalah produktivitas penggunaan dana dalam arti efektif, efisien dan relevan karena telah berjalannya manajemen berbasis sekolah dalam arti yang sebenarnya. Setelah mencermati perhitungan tersebut, maka perubahan struktur justru paradoks dengan upaya efisiensi dan akan mengurangi kesempatan bagi teralokasinya dana tambahan sebagaimana dimaksud.
Dengan dibentuknya sebuah direktorat jenderal baru di lingkungan Depdiknas, berarti akan menambah tidak kurang dari delapan puluh jabatan struktural eselon I sampai dengan IV, yang sudah menjadi rahasia umum merupakan simpul-simpul kebocoran dan inefisiensi. Alasan mempersempit span of control juga bertolak belakang karena penambahan struktur justru memperbanyak subordinate yang harus dikendalikan.
Jadi, buat apa mengutak-utik struktur yang juga masih hipotetis manfaatnyaa sementara akar masalah, yaitu ketenangan siswa belajar melalui pembebasan SPP siswa dan peningkatan profesionalisme guru melalui pemberian tunjangan profesi yang selalu dinomorsekiankan, bahkan tidak pernah terealisasikan. Akhirnya semua tergantung pada siapa yang menggunakan kalkulator educational policy di negeri tercinta ini! So the heart must be there!

Jakarta, 21 Februari 2005
Ikhsan Setianto
Direktur CV. Nur Setia Abadi - Fruit Chips Manufacturer

Kisah Ustadz di Kampung Maling

Kisah Ustadz di Kampung Maling

Kompas Senin, 21 Februari 2005 hal.4
Effendi Gazali
Staf Pengajar Pascasarjana Komunikasi UI, Research Associate di Radboud, Nijmegen University


Jaksa Agung dalam rapat di Gedung DPR, kamis (17/2), tidak menerima disebut sebagai “ustadz di kampung maling”. Sementara, Menteri Keuangan Jusuf Anwar saat menanggapi hasil survey Transparency International Indonesia bahwa Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sebagai lembaga terkorup ternyata “ketularan” ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengatakan, “I don’t care…” (The Jakarta Post, 18/2).

Artikel ini bermaksud membandingkan kedua pernyataan itu dengan analisis “Tajuk Rencana” Kompas (19/2), yang antara lain menyatakan zaman ini menuntut ungkapan-ungkapan yang lebih terang dan jelas, namun tetap bercita rasa tinggi. “Tajuk Rencana” itu lebih lanjut mengingatkan kembali sinyalemen dari penelitian Forum Konferensi Linguistik Atma Jaya bahwa bahasa media massa kini cenderung vulgar, dan hal itu merupakan refleksi perubahan pola komunikasi dalam masyarakat Indonesia yang mengarah ke konteks budaya rendah.
Dalam rapat kerja gabungan bersama komisi II dan III DPR, Jaksa Agung merasa benar-benar terusik dengan pernyataan anggota DPR Anhar yang mengiaskan dirinya sebagai “ustadz di kampung maling”. Anhar, begitu juga beberapa pimpinan juga anggota DPR yang membelanya sampai hari ini, menganggap pernyataan itu sebagai “kiasan”, sedangkan Jaksa Agung mengatakan itu sebagai “tuduhan”.
Saya menduga akan terdapat 3 interpretasi terhadap peristiwa ini. Kelompok khalayak pertama barangkali mengatakan, “Enak saja anggota DPR menuduh orang lain ‘maling’, memangnya mereka itu bersih?”
Kelompok kedua barangkali mengatakan, “Kenapa Abdul Rahman Saleh seperti mati-matian membela korpsnya? Apakah dia sudah yakin bahwa ‘kampung’nya sekarang benar-benar bersih?”
Kelompok ketiga cenderung mengatakan kedua belah pihak keliru. Anhar menggunakan kiasan yang terlalu kasar, sedangkan Jaksa Agung terlampau reaktif!
Dari konteks komunikasi politik yang penting tentu strategi tanggapan balik dengan bahasa yang strategik, elegan dan cantik. Untuk itu, pertama-tama kita harus menganalisis apa yang ingin dicapai Jaksa Agung dengan reaksinya itu.
Apakah dia ingin betul-betul menekankan penegakan etika di lembaga legeslatif atau sungguh-sungguh ingin mengajarkan penghormatan terhadap azas praduga tak bersalah? Atau, dia sedang berusaha membangun perasaan kohesif di Kejaksaan Agung dengan menyatakan bahwa harga diri korps mereka terusik karena kiasan tersebut.
Perlu kita catat bahwa sampai saat ini berbagai pihak masih sering membuat pembedaan antara pribadi Abdul Rahman Saleh yang dinilai berintegritas baik dan lembaganya, Kejaksaan Agung, yang sebagaimana lembaga penegak hukum dan keadilan lain di Indonesia bereputasi menyedihkan. Dalam konteks ini, penyebutan dirinya sebagai “ustadz” dapat dibaca sebagai upaya pembedaan yang sangat jelas dengan orang-orang (profesi) lain di “kampung maling”.
Kenapa jaksa agung marah, apakah profesi “ustadz” pun sudah mengalami devaluasi nilai begitu parah di Indonesia dewasa ini sehingga ia tidak lagi bernilai positif, atau sampai tak berbeda dengan “penjahat”? Kalau saya di posisi Jaksa Agung, daripada balik menggugat kiasan tersebut dengan nada tinggi, kenapa tidak “mendayung biduk” itu sehingga “sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui”?
Ambil contoh, Abdul Rahman Saleh bisa mengatakan, “Saya mungkin tidak cocok dikiaskan dengan ‘ustadz’ (katakanlah ia tidak nyaman disebut seperti itu). Tapi kalau lingkungan kami sudah sampai disamakan dengan “kampung maling” sudah pasti hal itu tidak bisa dibereskan hanya oleh seorang ustadz, namun tugas kita semua untuk membersihkannya. Agar lebih jelas dan tidak sumir, kalau bapak Anhar punya data, silahkan langsung menyampaikannya kapan saja dan saya dukung penuh untuk segera membawanya ke pengadilan”.
Untuk mendapat dukungan dari publik yang menonton di layar kaca dan wartawan yang meliput raker tersebut, sekaligus sedikit memukul balik (jika dirasa perlu), Jaksa Agung dapat menambahkan, “Di sini hadir teman-teman wartawan, publik juga menonton lewat televisi, karena itu saya mint dukungan DPR, dukungan wartawan, dukungan publik dan dukungan kolega saya yang merasa tidak tinggal di ‘kampung maling’ untuk segera bangkit bersama membersihkan DPR….(memancing tawa), eh maaf maksud saya, Kejaksaan Agung, atau semuanyalah. Pokoknya saya yakin pak Anhar setuju, DPR juga perlu dibersihkan, begitu juga semua institusi publik di Indonesia ini! Kita juga perlu pak Anhar menjadi ustadz di DPR, di lingkungan rumahnya, dan di berbagai lingkungan lain!”
Tentu banyak gaya joke politik lain, yang mungkin saja lebih cocok dengan gaya Abdul Rahman Saleh sehingga barangkali bisa lebih sukses kalau diterapkan (pemakaian joke politik yang elegan juga diusulkan oleh “Tajuk Rencana” Kompas tersebut).
Pendek kata, dengan begitu, banyak tujuan bisa tercapai. Kawan satu korps masih bisa diajak kompak, tetapi juga diperingatkan (bahwa sekarang bukan masanya main-main lagi); lawan merasa dirangkul namun juga diingatkan untuk tidak lupa soal kisah atau kebiasaan “maling teriak maling”.
Soal Menteri Keuangan Jusuf Anwar yang ikut “ketularan” mengatakan I don’t care telah menjadi bukti bagi SBY bahwa ucapan seorang presiden gampang menular pada pejabat lain. Pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, bukan cuma substansinya mengikuti apa kata Pak Harto saja, bahkan juga gayanya yang biasa melafalkan “kan” menjadi “ken” dan “semakin” menjadi “semangkin” latah ditiru para pejabat lain.
Tentu sebelum menganalisis, kita perlu mencoba mendengarkan pertimbangan menteri keuangan. Ternyata alasannnya pun kurang lebih sama dengan alasan SBY. Jusuf Anwar lebih kurang mengatakan, baginya jauh lebih penting bekerja keras daripada sekedar membuat headlines (maksudnya mungkin sekedar mencari sensasi berita). Ia juga berpendapat, publik saja yang seakan tidak ingin atau tidak sungguh-sungguh merasakan apa yang pemerintah lakukan, padahal pada kenyataannya banyak hal telah menjadi lebih baik.
Jusuf Anwar lupa bahwa dalam komunikasi politik, posisi pejabat publik seperti menteri keuangan, sampai kapanpun, diharuskan menegakkan citra (di mata publik) sebagai orang yang paling supersensitif terhadap semua kasus korupsi yang membangkrutkan keuangan negara! Karena itu, dengan alasan apapun, ia tidak akan pernah boleh mengatakan I don’t care terhadap laporan yang menceritakan di departemennya masih terdapat “kampung maling”.
Justru dalam suasana seperti itu, lagi-lagi masih tetap dibutuhkan sedikitnya seorang “ustadz” yang berkredibilitas tinggi dan tetap mau berteriak serta bekerja sama dengan publik dan dengan segenap media guna membereskan persoalan di “kampung maling” manapun, apalagi kalau kampung itu diindikasikan ada di sekitarnya. Bukankah lebih baik pula untuk mengatakan sesuatu yang baik, walaupun cuma satu ayat, daripada sekedar latah ketularan I don’t care.

Jakarta, 21 Februari 2005
Ikhsan Setianto
Direktur CV. Nur Setia Abadi - Fruit Chips Manufacturer

Friday, February 18, 2005

Birokrasi Kekuasaan, Bisnis Proyek dan Korupsi

Birokrasi Kekuasaan, Bisnis Proyek dan Korupsi

Kompas Jum’at, 18 Februari 2005 hal.5
Musa Asyarie
Guru Besar dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Mantan Presiden Megawati pernah mengeluhkan soal buruknya birokrasi kita. Istilahnya “birokrasi keranjang sampah” karena perintah presiden kepada birokrasi pemerintahannya tidak dijalankan dengan baik.
Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) yang menggantikannya, tentu mereka mewarisi birokrasi keranjang sampah. Karena itu, tekad dan gagasan SBY-JK untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera dalam 100 hari perjalanan pemerintahannya ternyata terbentur oleh persoalan birokrasi juga sehingga koordinasi pemerintahannya tidak berjalan dengan baik.
Jika SBY-JK tidak segera membenahi birokrasi kekuasaan yang sakit, tidak mustahil pemerintahannya akan berjalan limbung, lambat dan korup.

Birokasi Kekuasaan dan Bisnis

Secara kultural, birokrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan kelanjutan dan perpanjangan dari birokrasi pemerintahan penjajahan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dibangun berdasarkan orientasi kekuasaan. Birokrasi kekuasaan pemerintahan penjajahan berorientasi pada penindasan dan pembodohan kepada rakyat, yang dieksploitasi untuk kepentingan kelangsungan kekuasaannya. Sedangkan birokrasi kekuasaan kerajaan dikembangkan untuk melanggengkan kekuasaan para raja dan keturunannya, dengan meletakkan rakyat sebagai obyek kekuasaannya. Para birokratnya dikenal bermental priayi, ningrat dan ambtenar.
Dalam birokrasi kekuasaan, posisi rakyat hanya sebagai pelengkap penderita karena hanya menumpang hidup saja dan menjadi obyek kekuasaan, bukan subyek kekuasaan. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, mereka pun harus membayar dan memberikan upeti kepada penguasa. Untuk menjadi birokrat dalam sistem pemerintahan penjajahan dan kerajaan, yang diperlukan adalah loyalitas dan pengabdian yang tinggi pada kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan rakyat dan moralitas. Para birokrat tidak memerlukan gaji dan tidak hidup dari gaji yang diterimanya, tetapi yang diperlukan adalah kekuasaan, dan mereka memperoleh kekayaan dari kekuasaannya, bahkan kalau perlu mereka pun mau membayar untuk mendapatkan kekuasaan.
Selanjutnya, para birokrat pemerintahan penjajahan dan kerajaan, kehidupannya bergantung pada kekuasaan yang dipegangnya. Dan atas dasar kekuasaannya pula mereka mendapatkan pelayanan dari rakyatnya. Kekuasaan untuk mengatur dan menentukan segala aspek kehidupan rakyat, dan rakyat kemudian harus membayarnya. Jika tidak, rakyat akan mendapatkan kesulitan dalam mengembangkan kehidupannya.
Semakin tinggi kekuasaan, semakin mahal pula harganya. Karena itu, di setiap pusat kekuasaan berkembang bisnis kekuasaan yang mengatur kegiatan bisnis rakyatnya. Hubungan birokrasi kekuasaan dan kalangan bisnis merupakan hubungan yang saling menunjang dan menghidupi, dan dalam proses hubungan yang penuh kepentingan itu telah memunculkan berbagai macam praktik korupsi.

Mengubah Budaya Korupsi

Birokrasi pemerintah pascakemerdekaan seharusnya mengubah dirinya, bukan lagi menjadi birokrasi kekuasaan untuk kekuasaan, tetapi birokrasi untuk pelayanan kepada rakyat. Jadi rakyat tidak lagi ditempatkan menjadi obyek birokrasi kekuasaan, tetapi obyek kekuasaan. Loyalitas birokrat bukan pada kekuasaan, tetapi pada kesejahteraan rakyat dan etika sosial. Dengan tingkat kesejahteraannya, rakyat dengan sukarela akan membayar pajak pada negara, karena melalui pajak, rakyat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam usaha mengembangkan dirinya, baik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan kehidupan sosialnya.
Akan tetapi, melihat kecenderungan yang ada selama ini, budaya birokrasi kita belum berubah dan masih tetap berorientasi pada kekuasaan. Seorang pegawai negeri dibayar sangat murah, demikian pula pejabatnya. Karena itu, pada umumnya pegawai negeri dan para birokrat lembaga pemerintahan, terutama di kota-kota besar, untuk menopang kehidupannya yang tidak dapat dicukupi dan dibiayai oleh gajinya, mereka mencari tambahan dengan pekerjaan sambilan dan obyekan. Yang lebih parah lagi, para birokrat itu menciptakan bisnis kekuasaan di dalamnya, baik yang berkaitan dengan peraturan dan perizinan maupun dengan proyek-proyek pembangunan yang dibuatnya.
Fenomena sosial memperlihatkan betapa anehnya banyak orang yang bersedia membayar untuk menjadi pegawai negeri, apalagi untuk menjadi pejabat, meskipun dibayar murah, karena ternyata kekuasaannya akan mendatangkan kekayaan yang lebih besar daripada gaji yang diterimanya. Karena itu, tidak mengherankan jika di kantor-kantor pemerintahan kegiatannya kebanyakan berkaitan dengan proyek-proyek yang menjadi obyekan para pegawai dan pejabatnya, sedangkan di kantor-kantor pelayanan yang menjadi ajang bisnisnya adalah pelayanan itu sendiri. Semakin cepat dan istimewa pelayanannya, menjadi semakin mahal pula tarifnya.
Akibatnya, birokrasi dan jumlah pegawai negeri makin besar jumlahnya, bukan karena kebutuhan untuk melayani rakyatnya, tetapi untuk menyelenggarakan proyek-proyek pemerintah yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Untuk membiayai proyek-proyek itu, dibuatlah proposal guna mendapatkan dana pinjaman dari luar negeri dan ujung-ujungnya rakyat pula yang kemudian harus melunasinya. Seorang pejabat akan semakin bergengsi jika birokrasinya mendapatkan proyek-proyek yang besar dananya, dan di pusat kekuasaan birokrasi proyek itu akan berkembang bisnis yang besar, yang sarat muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Disamping itu, birokrasi kekuasaan menjanjikan kehidupan yang lebih enak, bukan hanya karena bisnis proyeknya yang besar, tetapi juga karena para birokrat mendapatkan pelayanan dan penghormatan yang istimewa, dan semua keperluannya menjadi urusan pemerintah dan banyak staf yang akan mengurusinya. Dari satu upacara ke upacara diadakan hanya untuk menyakralkan kekuasaan sehingga muncul kebanggaan dan rasa senang yang aneh, yang kemudian menjadi kebutuhan hidupnya untuk selalu dihormati dan dilayani atas dasar kekuasaan. Akibatnya, kekuasaan menjadi segala-galanya, menjadi tujuan hidup, dan ketika kekuasaan sudah tidak ditangannya lagi, maka jatuhlah seluruh kehidupannya, bahkan kesehatannya pun ikut melorot tajam.

Birokrasi Pelayanan

Sekarang rakyat tidak lagi menjadi obyek kekuasaan, tetapi subyek kekuasaan, karena rakyat telah memilih presidennya secara langsung dan melalui pemilihan umum rakyat akan memberikan mandat kekuasaannya secara langsung kepada seorang presiden yang dipilihnya selama 5 tahun kedepan. Akan tetapi sayang, tampaknya birokrasi pemerintahan belum sepenuhnya berubah, dan para pejabatnya pun enggan untuk berubah, bahkan ada kecenderungan budaya birokrasi kekuasaan akan mempertahankan dirinya demi kepentingan kekuasaan itu sendiri.
Jika kita ingin birokrasi pemerintahan lebih efisien, efektif dan berorientasi pada kualitas pelayanan kepada rakyat, maka pegawai negeri dan pejabatnya harus dibayar secara profesional agar mereka tidak lagi mencari pekerjaan sambilan dan menjadikan kekuasaan birokrasi menjadi ladang bisnis. Di samping itu, jumlah pegawai negeri dan pejabat tinggi harus diperkecil sesuai dengan kebutuhan kualitas pelayanan kepada rakyat, sedangkan proyek-proyek pembangunan sebaiknya dialihswastakan dan diserahkan kepada rakyat untuk mengerjakannya karena akhirnya untuk membiayai pemerintahan, maka sumber utamanya adalah pajak rakyat, dan rakyat tentunya akan membayar sesuai dengan tingkat pelayanan yang akan diterimanya.
Negara upacara seharusnya segera diakhiri sehingga kesibukan presiden dan para birokratnya tidak lagi untuk mendatangi upacara yang satu ke upacara yang lainnya, untuk menyakralkan kekuasaan saja, tetapi bekerja untuk mengatasi problem rakyatnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang semakin baik. Negara upacara telah menghabiskan energi intelektual bangsa ini secara sia-sia, bukan untuk mengejar ketertinggalan kehidupan bangsa dalam berbagai aspeknya, dengan memajukan capaian derajat penguasaan ilmu dan teknologi, tetapi sebaliknya terkuras untuk menyenangkan para pejabatnya dan mempertahankan kekuasaannya.
Mengubah budaya birokrasi kekuasaan pada birokrasi pelayanan memang tidak mudah karena sudah berlangsung selama ribuan tahun. Akan tetapi, kita harus mau dan bersedia untuk mengubahnya. Jika tidak, maka nasib rakyat tidak akan pernah berubah dan demokrasi hanya basa-basi karena hanya menyentuh kulitnya saja. Dan akhirnya semua upaya pemerintah untuk memberantas KKN, penegakan hukum, dan menyejahterakan kehidupan rakyat hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.

Jakarta, 18 Februari 2005
Ikhsan Setianto
Direktur CV. Nur Setia Abadi - Fruit Chips Manufacturer
(Refleksi Pengalaman Pribadi Berurusan Dengan Birokrat Pemerintahan Walikotamadya Jakarta Utara)

Thursday, February 17, 2005

Company Profile - CV. Nur Setia Abadi

CV. NUR SETIA ABADI
Produsen Aneka Keripik Buah

Profil Perusahaan

CV. Nur Setia Abadi berdiri pada tahun 2004 sebagai upaya untuk memberikan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian khususnya buah-buahan. Selama ini buah-buahan umumnya dikonsumsi secara segar. Kendala yang dihadapi oleh pada petani adalah saat terjadi panen raya dimana produksi buah sangat melimpah dan harga produknya menjadi sangat murah. Begitu melimpahnya produksi saat panen sehingga seringkali buah-buahan tersebut dibiarkan terbengkalai sampai membusuk karena harga jualnya tidak sebanding dengan ongkos produksi yang sudah dikeluarkan oleh para petani.
CV. Nur Setia Abadi hadir dalam upaya untuk memanfaatkan hasil produksi yang melimpah ini sehingga produk tersebut tidak mubazir (sia-sia) dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai bentuk diversifikasi produk pertanian, salah satunya adalah dalam bentuk keripik buah.
CV. Nur Setia Abadi menggunakan teknologi penggorengan vakum (vacuum frying) untuk membuat produk keripik buah dengan bentuk, warna, rasa dan aroma yang tidak berbeda dengan bentuk, warna, rasa dan aroma asli dari buah segar yang diolah. Produk yang diolah tanpa bahan pengawet dan tanpa zat pewarna ini menghasilkan keripik buah yang renyah, kaya serat, non kolesterol dan mempunyai daya simpan yang jauh lebih lama dibandingkan buah segar aslinya.

Kategori Produk

Keripik Salak Pondoh Keripik Apel

Keripik Nangka Keripik Nenas


Kandungan gizi keripik per 100 gr :
Kadar air : 3,29% Serat : 4,10%
Protein : 2,57% Karbohidrat : 75,5%
Lemak : 16,3% Kalori : 458 kcal


Kantor : Komplek DKI Sunter Jaya I Blok J/27, RT 013/03, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350
Telp/Fax : 021-6505891 ; Mobile : 0813-14508844
Contact Person : Ikhsan Setianto (Direktur); Nur Murtiningrum (Komisaris)
Pabrik : Jl. Seyegan – Godean Km 1.2, Kadipiro, Margodadi, Seyegan, Godean, Sleman, Yogyakarta, 55561
Mobile : 0813-28867181
Contact Person : Arif Mulyono (Production & Marketing Manager)